JWMovement.com, Jakarta – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong DPR menggunakan hak angket ataupun hak interpelasi terkait perihal dugaan kecurangan pilpres.
Relawan Garma (Garda Rakyat Mandiri) yang tergabung di Posko Relawan JW Movement yang di ketuai oleh Jenderal (Purn.) Wiranto, Ketua Garma Faisal Habibie SH, menyatakan bahwa penggunaan hak angket cuma akan menambah polemik di tengah rakyat.
“Hak angket itu kan memang hak melekat pada DPR, artinya memang ada mekanismenya boleh dilakukan. Bisa dilakukan dalam ini hal tertentu yang dianggap memang penting dan sesuai. persoalannya, kalau hak angket itu ditujukan atau digulirkan terkait persoalan kepemiluan yang baru selesai ini, ini polemiknya akan membuat banyak polemik ,” ujar Faisal kepada Redaksi jwmovement.com , Kamis (22/2/2024).
Faisal mengatakan Pemilu 2024 bukan cuma Pilpres, tapi Pileg mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten/Kota. dan mengatakan hak angket sangat tidak tepat digulirkan karena belum ada proses prosedur awal untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu lewat Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi.
“Proses perhitungan masih berjalan sampai saat ini. Kita belum tahu pemenang secara pasti dan di akui oleh KPU. Kalau pun misalnya ada kecurangan juga belum ada proses di penyelenggara pemilu sendiri, seperti Bawaslu dan sebagainya. Itu menurut saya langkah yang terlalu reaksioner, tergesa-gesa dan tercium berbau politisit hak angket ini. Jadi proses sebelumnya dalam ruang kepemiluan itu kan diberi. Pelanggaran penyelenggara kah, pelanggaran ini, kecurangan, semua kan ada mekanisme, lalui lah itu. Jangan tiba-tiba melompat ke angket,” ujarnya.
Faisal juga mengingatkan hak angket melekat di DPR untuk kepentingan masyarakat. Dia mengatakan hak angket DPR bukan untuk kepentingan kontestasi kepemiluan.
“Hak angket itu kan harusnya kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik kontestasi kepemiluan karena sudah ada mekanisme untuk masalah kepemiluan,” ucapnya.
